Mantan Pimpinan KPK Minta Aparatur Desa Patuhi Aturan

Home / Berita / Mantan Pimpinan KPK Minta Aparatur Desa Patuhi Aturan
Mantan Pimpinan KPK Minta Aparatur Desa Patuhi Aturan Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto, bersama Bupati Lamongan Fadeli dan Wabup Kartika Hidayati, di Pendopo Lokatantra, Selasa, (17/4/2018). (FOTO: Ardiyanto/TIMES Indonesia)

TIMESTORAJA, LAMONGAN – Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto meminta aparatur desa di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, untuk mengikuti aturan yang ada soal Dana Desa.

“Yang jelas semangat tetap dijaga, ikuti aturan,” kata Bibit Samad, saat menjadi narasumber dalam Seminar dan Lokakarya Refleksi Empat Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Desa di Pendopo Lokatantra, Selasa, (17/4/2018).

Dalam seminar yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kepala Desa (AKD) tersebut, Bibit Samad juga berpesan, supaya aparatur desa tidak memiliki kepentingan pribadi dengan memanfaatkan jabatannya.

“Jangan mempunyai kepentingan pribadi apalagi menguntungkan diri sendiri, kalau gak, ya gak selamat dunia akhirat,” ucapnya berpesan.

Bibit Samad yang hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satgas Dana Desa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menyebut, hasil kucuran Dana Desa selama 4 tahun telah berhasil membangun berbagai sarana dan prasarana.

“Dana Desa harus tetap jalan dan aspirasi masyarakat harus ditampung,” ujarnya.

Untuk diketahui, dana sebesar Rp 187 triliun kucuran Dana Desa telah digunakan untuk percepatan pembangunan desa, meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Ia merinci pada tahun 2015 dikucurkan sebanyak Rp 20,7 triliun untuk 74.093 desa, tahun 2016 Rp 47 trilliun untuk 74.754 desa, tahun 2017 Rp 60 trilliun untuk 74.910 desa dan tahun 2018 Rp 60 Trilliun untuk 74.957 desa.

“Dana Desa telah berhasil membangun jalan desa sepanjang 123.145 kilometer, jembatan desa sepanjang 791.258 kilometer, pasar desa sebanyak 5.220 unit, BUMDes sebanyak 26.070 unit dan infrastruktur lainnya,” tuturnya.

Sementara Ketua Panitia AKD Lamongan, Djatmiko, mengatakan Semiloka tersebut digelar untuk melihat sejauh mana Undang-Undang Desa bisa berperan langsung dalam percepatan pembangunan desa.

"Dana Desa selama ini sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Namun dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban juga terjadi beberapa kendala di dalamnya. Oleh karena itu melalui acara ini akan dilakukan diskusi bersama para narasumber untuk memecahkan kendala tersebut,” kata Djatmiko. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com